Setiap kecelakaan kerja disebabkan adanya paparan bahaya di area kerja yang kontak terhadap pekerja. Dengan kondisi ini berbagai upaya kita untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan dan mengendalikan potensi bahaya menjadi bagian yang penting untuk mencegah dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi.

Namun sebagus apapun proses dan hasil identifikasi dan pengendalian dari potensi bahaya tadi tidak akan optimal jika kita tidak dikomunikasikan dengan efektif. Tetapi masalahnya apakah metoda komunikasi bahaya yang akan kita lakukan sudah sesuai dengan potensi bahaya yang ada, sudah sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kompetensi pekerja yang ada dan sesuai dengan panduan atau standar nasional atau internasional yang sudah terbukti efektif untuk hal ini?

Dalam pekerjaan sehari-hari kita mengenal adanya kegiatan training, induksi, safety talk atau tool box meeting, tanda/rambu K3 (safety signage), simbol bahaya di kemasan produk, Material Safety Data Sheet (MSDS). Nah, itu semua adalah contoh dari kegiatan Hazard Communication.

Sebetulnya dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU no. 1/1970, pasal 9 ayat 1 telah mensyaratkan bahwa menjadi kewajiban pengusahan untuk mengkomunikasikan bahaya di tempat kerja kepada pekerja. Komunikasi ini mencakup sebagai berikut:

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja;

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Lebih jauh di syaratkan dalam standar sistem manajemen K3 (OHSAS 18001), pasal 4.4.2 selain apa yang disyaratkan di UU no.1/1970, juga komunikasi ini mencakup awareness atau kesadaran dari pekerja terhadap kebijakan K3 perusahaan dan konsekuensi jika tidak menjalankan prosedur kerja yang ada termasuk apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.

Dari sini kita bisa mendapatkan standar minimal dari komunikasi bahaya yang dilakukan saat induksi K3 atau safety talk adalah apa yang disyaratkan di UU no. 1/1970 dan standard OHSAS tadi. Kenyataan yang penulis temukan dilapangan saat melakukan audit ke berbagai perusahaan adalah materi induksi atau safety talk tidak selalu mencakup poin-poin di atas.

Tips agar materi komunikasi bahaya kita sesuai dengan potensi bahaya yang ada adalah dengan merujuk kepada hasil risk assessment (penilaian resiko) dimana didalamnya tercakup proses identifikasi berbagai potensi bahaya dan penilaian tingkat resikonya.

Selanjutnya mengenai metoda penyampaian harus benar-benar diperhitungkan kemampuan SDM dari pekerja kita mulai kemampuan baca dan bahasa yang dikuasainya. Misal jika di perusahaan kita terdapat pekerja lokal dengan kemampuan berbahasa Indonesia dan pekerja asing dengan kemampuan berbahasa Inggris, maka semua komunikasi bahaya yang relevan menggunakan 2 bahasa (bilingual).

Contoh sederhana adalah MSDS untuk bahan kimia impor biasanya berbahasa Inggris, jadi kita harus terjemahkan ke bahasa Indonesia atau kita buat ringkasannya dalam bahasa Indonesia untuk per masing-masing MSDS atau per jenis/grup bahan kimia sesuai dengan sifatnya.

Demikian juga dengan rambu peringatan K3 (safety signage), kita gunakan dua bahasa dan gambar/symbol yang ada sebaiknya merujuk ke standar atau panduan yang dikenal luas sehingga pengguna akan lebih cepat memahami pesan yang disampaikan. Panduan untuk safety signage ini bisa mengacu ke standar ISO 3864-1:2002 dan ISO 7010:2003 atau panduan lainnya yang bisa kita unduh dari internet.

Jadi jika kita ingin tempat kerja kita ini aman/selamat dari kecelakaan, pastikan semua pekerja mengetahui dengan baik semua potensi bahaya yang ada dengan mengkomunikasikannya seefektif mungkin. Tapi jangan lupa pengendalian resiko tetap menjadi prioritas utama. Be safe and healthy.

 

 

Sumber: https://randyismail.wordpress.com/