Industri otomotif, misalnya, saat ini tengah menanti implementasi perjanjian bersama (multi recognition agreement) negara-negara Asia Tenggara untuk mengikuti aturan Kerjasama Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-ECE) sebagai syarat utama untuk melakukan ekspor otomotif.”Memang kini kita tengah menanti perjanjian bersama dengan enam negara produsen mobil di Asia Tenggara untuk mengimplementasikan UN-ECE itu. Karena tanpa UN-ECE, kita tidak bisa melakukan ekspor mobil ke negara lain,” jelas Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito di Jakarta, Selasa (5/10).

Noegardjito menjelaskan, perjanjian bersama ini dilakukan agar tercipta persaingan ekspor yang sehat antarprodusen otomotif di kawasan Asia Tenggara. Dia berharap implementasi UN-ECE ini bisa dilakukan pada akhir tahun sehingga ekspor otomotif nasional bisa lebih kompetitif saat MEA diimplementasikan.

“Sebenarnya tanpa persetujuan UN-ECE itu kita masih diperbolehkan ekspor karena kita memenuhi semua syarat-syaratnya. UN-ECE itu hanya formalitas saja, cuma karena kita belum punya persetujuan UN-ECE itu jadi ada beberapa negara yang menolak ekspor gara-gara belum adanya persetujuan itu,” katanya.

Sebagai informasi, negara-negara Asean telah sepakat untuk menerapkan aturan UN-ECE sebagai basis harmonisasi regulasi teknis terkait produksi mobil. Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 14 poin regulasi teknis dan komponen UN-ECE yang diharapkan bisa mulai diimplementasikan oleh negara-negara produsen mobil pada tahun ini.

Ke-14 poin itu antara lain terkait dengan sistem pengendalian rem, standar sabuk pengaman, keamanan kaca mobil, standarisasi spion, standar emisi bagi alat berat hingga standarisasi setir mobil. Di Indonesia sendiri, diharapkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang komponen mobil diharapkan bisa sesuai UN-ECE pada tahun 2015.

Noegardjito mengatakan kebijakan-kebijakan itu terbukti mampu membantu peningkatan ekspor otomotif setiap tahunnya.

Data Gaikindo menunjukkan, ekspor mobil pada tahun lalu mencapai 202.273 unit, meningkat 18,35 persen dari tahun sebelumya 170.907 unit. Dari angka ekspor itu, mayoritas atau 35 persennya ditujukan bagi pasar Asia Tenggara.

Beda Standar Hambat Ekspor Makanan

Lain industri otomotif, lain pula dengan industri makanan dan minuman. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, masalah standarisasi produk kadang menghalangi ekspor makanan dan minuman. Pasalnya, setiap negara tujuan ekspor makanan dan minuman memiliki standar masing-masing, dan itu memberatkan industri kecil makanan dan minuman.

“Memang masalah tersebut jadi kendala, karena tiap negara sekarang kan punya standar makanan minuman masing-masing. Apalagi negara maju itu menentukan standar yang susah sekali, kasihan pelaku-pelaku kecil industri makanan minuman,” jelas Adhi pada kesempatan yang sama.

Ia mengatakan kalau industri makanan dan minuman mau tak mau harus mengikuti standar yang berlaku agar eskpor makin kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, menurutnya kini sudah ada dua negara di Asia Tenggara yang menerapkan standar kualitas makanan yang tinggi yaitu Malaysia dan Singapura.

“Utamanya, kita masih belum ada patokan pasti mengenai standar kualitas makanan di negara-negara Asia Tenggara, khususnya food standard dan juga halal standard. Makanya kita juga butuh kesepakatan bersama antara negara-negara Asean mengenai standar-standar apa saja yang berlaku agar eskpor makanan minuman bisa masuk,” ujar Adhi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor makanan meningkat 14,56 persen pada tahun lalu, dari US$5,70 miliar pada 2013 menjadi US$6,53 miliar.

Data terakhir menunjukkan bahwa ekspor makanan minuman telah mencapai US$3,00 miliar selama semester I 2015, atau 45,9 persen dari realisasi tahun lalu.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/