Minimnya jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia yang bersertifikasi membuat investor asing lebih memilih untuk mendatangkan tenaga kerja asing. Jika hal itu dibiarkan, maka tenaga kerja konstruksi lokal tak akan mendapat tempat untuk mengerjakan proyek-proyek konstruksi dalam negeri.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib mengungkapkan, saat ini jumlah proyek konstruksi di Indonesia sangat besar mengingat pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan, Indonesia menduduki pasar konstruksi nomor empat Asia di bawah Tiongkok, Jepang dan India. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sangat dilirik oleh investor konstruksi asing.

“Ini harus dibatasi, karena kalau tidak maka kita akan jebol. Nah, dengan tenaga kerja bersertifikat, maka kualitas tenaga kerja (konstruksi) akan bertambah,” ujar Yusid ditemui di kantornya, Jalan Pattimura No 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2015).

Ia membeberkan, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia sebanyak 7,2 juta orang. Namun yang memiliki sertifikasi baru sebanyak lima persen atau sekitar 18 ribu tenaga kerja konstruksi.

Maka itu, untuk menggenjot tenaga kerja konstruksi lokal agar memiliki sertifikasi, pihaknya akan menjemput bola dengan mendatangi perusahaan-perusahaan kontruksi dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilakukan tes agar mendapat sertifikasi.

“Kita akan datangi perusahaan-perusahaan pekerjaan (konstruksi) besar, BUMN besar untuk dilakukan tes tenaga keterampilan maupun tenaga ahli, madya atau utama,” paparnya.

Saat ini, lanjut Yusid, pihaknya tengah melakukan kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk kesetaraan sertifikasi. Hal ini agar tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi di satu negara dapat pula bekerja di negara ASEAN lainnya.

“Jadi, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Indonesia dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh (negara-negara) ASEAN adalah sama. Yang memiliki sertifikasi jika dia bekerja di negara ASEAN lainnya tidak akan dianggap remeh dan akan mendapat gaji yang lebih tinggi (dibandingkan yang tidak memiliki sertifikasi). Ini yang akan kita genjot,” pungkas Yusid.

 

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/