Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaku jasa konstruksi nasional harus menerapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Hal itu dilakukan guna mengurangi kecelakaan dan kegagalan di proyek konstruksi.

“Fakta-fakta di lapangan menurut temuan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, DJBK, menyatakan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di proyek-proyek pembangunan infrastruktur PUPR belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap K3 masih sangat rendah,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Panani Kesai di Jakarta, Kamis (10/12).

Panani mencontohkan, beberapa kasus kecelakaan kerja, kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan yang terjadi beberapa tahun terakhir antara lain, robohnya Jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (November 2011) yang terjadi pada saat pekerjaan pemeliharaan dilakukan (kegagalan bangunan), runtuhnya hanggar bandara udara Sultan Hasanudin (Kecelakaan Kerja) (Maret 2015), Tergulingnya crane di proyek normalisasi sungai Ciliwung (Oktober 2015) (Kecelakaan Kerja), serta robohnya deck jembatan I Dompak (Oktober 2015) karena kecelakaan kerja.

Panani menegaskan, kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan bisa terjadi pada dua kondisi. Pertama, pada saat terjadi proses konstruksi. “Kondisi ini yang dapat berdampak pada kecelakaan yang dialami langsung oleh para pekerja,” ujar dia.

Kedua, sambung dia, kegagalan bangunan dapat terjadi pada masa pembangunan yang telah selesai dikerjakan atau pada masa pemeliharaan pembangunan. Misalnya, pada proyek bendungan, kualitas jembatan, dan bangunan. “Jika tidak menjadi perhatian khusus, akan berdampak pada kecelakaan yang menimpa masyarakat,” kata dia.

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/