Kementerian Perindustrian sedang menyusun peta panduan atau roadmapindustri penunjang perkeretaapian di Indonesia. Roadmap tersebut akan mengarah pada kemandirian dan pemerataan pembangunan industri nasional.

Dalam proses penyusunannya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk pelaku industri.

“Kami akan menyusun produk komponen-komponen apa saja yang akan dikuasai dalam jangka waktu tertentu baik yang sifatnya tahunan, lima tahunan sampai pada 25 tahun kedepan,” kata Putu dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Kemenperin memberikan apresiasi atas terbentuknya IRCMA sehingga diharapkan dapat menjadiwadah komunikasi dan partnership guna meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk berperan optimal dalam pengembangan perkeretaapian di Indonesia.

“Melalui asosiasi ini, saya berpesan agar segera diidentifikasi potensi dan kemampuan para anggotanya yang sudah mampu membuat produk-produk komponen dan sistem perkeretaapian serta yang akan dikembangkan,” tutur Putu.

Dapat disampaikan, sebanyak 50 institusi telah menjadi anggota IRCMA, diantaranya perusahaan BUMN yang teridentifikasi selama ini telah memasok komponen kereta api seperti PT. Pindad untuk rem, PT. LEN untuk persinyalan, PT. Barata untuk bogie, dan PT. Krakatau Steel untuk bahan baku baja.

“Anggota lainnya terdapat lembaga litbang serta industri kecil dan menengah yang berpengalaman maupun yang memiliki kemampuan men-supply komponen kereta api,” tambahnya. Pada asosiasi ini juga didukung oleh pakar perkeretaapian yang berasal dari universitas dan praktisi.“Saya meminta agar kesatuan kerja dan saling mendukung diantara anggota tetap dijaga,” tegasnya.

Ia meyakini, industri perkeretaapian mampu menjadi mesin pendorong ekonomi sekaligus kebangkitan teknologi nasional. Untuk itu, Kemenperin terus mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penguasaan teknologi kereta api.

Tahun lalu, Kemenperin bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PTIndustri Kereta Api(INKA) telah mendirikan Pusat Desain dan Rekayasa Industri Perkeretaapian Nasional di Kampus ITB. Tujuannya antara lain adalah mendukung pelaksanaan kajian-kajian pengembangan perkeretaapian, pelaksanaan program riset dan pengembangan produk, pengembangan sumber daya manusia, serta menjadi inkubator bisnis dan pengujian-pengujian produk.

“Melalui pusat ini, dapat dilakukan sinergi dalam melakukan desain dan engineering komponen dan sistem perkeretaapian. Selanjutnya melalui asosiasi juga dapat berkolaborasi mewujudkan produk fisik sampai kepada produksi missal,” papar Putu. Dengan demikian, diharapkan kolaborasi antara industri, lembaga litbang dan akademisi serta dengan pemerintah (triple helix) dapat mewujudkan kemandirian pada sektor perkeretaapian.

Tulang punggung transportasi

Putu menambahkan kereta api merupakan salah satu tulang punggung transportasi massal masa depan di Indonesia dan diharapkan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, industrikeretaapimenjadisektor proritassebagaimana diamanatkan dalamPerpresNomor 14 tahun 2015tentangRencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaltahun 2015-2035.

“Kereta api menjadi salah satu fokus utama Pemerintahan saat ini yang tertuang dalam Nawa Cita dan kita lihat sudah mulai dibangun infrastrukturnya seperti rel ganda di Jawa, trans Sumatera, trans Sulawesi, trans Kalimantan bahkan untuk trans Papua sedang dikaji kelayakannya oleh Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

Di samping itu juga sedang dikembangkan Kereta Rel Listrik (KRL), Light Rapid Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT) di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. “Serta tidak kalah pentingnya adalah pengembangan kereta cepat yang akhir-akhir ini sangat intens dibicarakan,” ujarnya.

Dengan kebutuhan pengembangan kereta api yangcukup besar itu, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk segera dikembangkan sehingga keterlibatan industri lokal dapat dipacu maksimal. Terlebih lagi bisnis perkeretaapian di Indonesia masih relatif baru berkembang dan belum ada ketergantuan terhadap prinsipal.

“Dengan posisi tersebut, maka penanganannya harus secara khusus agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Instansi pemerintah seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN perlu membuat program bersama dalam penanganan ini,” tegasnya. Dengan kata lain, visi bersama dari semua stakeholder diperlukan untuk menangani sektor perkeretaapian di Indonesia.

 

Sumber: http://www.suara.com/