Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) memprediksi produksi industri galangan kapal tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain akibat permintaan kapal yang lesu akibat belum membaiknya sektor komoditas, penurunan tersebut juga disebabkan oleh menurunnya daya saing perusahaan galangan kapal lokal akibat kebijakan pajak berganda.

Kepada CNN Indonesia, Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam menyebut tahun lalu produksi kapal nasional secara keseluruhan mencapai 600 ribu deadweight tonnage (dwt). Meski belum bisa memperkirakan angka produksi tahun ini, Eddy menyebut penurunan produksi sudah terasa akibat pemberlakuan aturan pajak yang berbeda antara perusahaan kapal nasional dengan kapal impor.

“Jika perusahaan impor kapal bekas atau kapal baru secara utuh itu pajaknya 0 persen dan bea masuknya 0 persen. Tetapi kalau perusahaan galangan impor komponen, pajaknya 10 persen dan bea masuk 5-12 persen,” ujar Eddy ketika dihubungi, Kamis (17/9).

Padahal, sebanyak 60-70 persen komponen kapal masih harus diimpor. Kebijakan pengenaan pajak dan bea masuk secara bersamaan itu membuat harga jual kapal buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga membuat banyak yang memilih membeli kapal dari luar negeri.

Akibatnya kapasitas produksi industri galangan kapal nasional yang sebenarnya bisa mencapai 1,2 juta dwt per tahun pun tidak bisa optimal. Kapasitas produksi itu, lanjut Eddy, juga masih jauh dibandingkan kapasitas produksi negara lain.

Berdasarkan catatannya pada 2013, kapasitas industri galangan kapal China bisa mencapai 42 juta dwt per tahun, Korea Selatan 30-an juta dwt per tahun, Filipina 8 juta dwt per tahun dan Vietnam 3 juta dwt per tahun.

 

Dukungan Pemerintah

Menurut Eddy, pemerintah seharusnya mendorong perkembangan industri galangan kapal nasional karena industri ini merupakan industri padat karya. Saat ini, ada sekitar 150 ribu pekerja yang terlibat.

“Jadi bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang bisa terserap kalau misalnya kita bisa tumbuhkan ke 3 juta dwt atau ke 8 juta dwt per tahun,“ kata Eddy.

Oleh karenanya, Presiden Direktur PT Steadfest Marine tersebut mendorong pemerintah segera mengeluarkan insentif fiskal guna meningkatkan kinerja industri galangan kapal nasional ke depan.

“Selama ini kami berulang-ulang terus berteriak kepada Menteri Keuangan untuk segera membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menghilangkan bea masuk, dan selanjutnya juga mendukung dari segi perbankan agar industri kita bisa tumbuh,” ujarnya.

 

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/