Tim Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali Selasa (18/8). Dari sidak tersebut, ditemukan adanya pelanggaran karena tenaga kerja asing asal Tiongkok ternyata menguasai hampir seluruh pekerjaan proyek PLTU Celukan Bawang.

Tim Kemenaker melakukan sidak ke lokasi proyek PLTU Celukan Bawang, Selasa pagi, bersama petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Buleleng. Rombongan dari pusat dipimpin lanhgsung Kasubdit Pengawasan Naker Kemenaker, Haryonto. Sedangkan Kadis Nakertrans Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti Putri, didampingi Kabid Pengawasan Naker Disnakertrans Dewa Putu Susrama bersama tiga stafnya.

Kehadiran Tim Kemenaker dan Disnakertrans Buleleng tiba di lokasi PLTU Celukan Bawang sempat membuat para naker asing asal Tiongkok kalang kabut. Apalagi, saat itu rombongan Kemenaker langsung menuju Mess Naker Tiongkok di CHD, kemudian menyisir dapur PT CHEC dan beberapa tempat berisitirahatnya para naker Tiongkok. Bahkan, rombongan Kemenaker yang sidak sempat mendobrak pintu salah satu ruangan di PLTU Celukan Bawang, karena ada naker asing Tiongkok yang sengaja sembunyi dan tidak mau keluar buat menunjukkan dokumen.

Tim ini diterima oleh Asisten Manajer PT CHEC, Mr He Yong, dan Manager Affair PT GEB I Putu Singyen, serta Indriati Tanu Tanto. Rombongan Kemenaker kemudian mengadakan pertemuan di salah satu ruangan khusus rapat. Selain meminta status PT CHEC di PLTU Celukan Bawang, Kamenaker juga meminta data naker asing Tiongkok. Termasuk juga meminta setiap naker asing Tiongkok memperlihatkan dokumen tinggalnya.

Jika dokumen yang diperlihatkan tidak sesuai, mereka diminta agar tidak bekerja lagi di PLTU Celukan Bawang. Dalam pertemuan kemarin, Asisten Manajer PT CHEC, Mr He Yong, menyatakan perusahaan yang dipimpinnya masih berada di bawah bendera PT GEB—investor dan pengelola PLTU Celukan Bawang. Hanya saja, PT CHEC lebih fokus ke Main Contractor, sedangkan yang berhubungan dengan PLTU Celukan Bawang adalah CHDOC.

Dari hasil pengecekan dokumen yang dilakukan, terungkap CHDOC mempekerjakan naker asing asal Tiongkok sebanyak 72 orang, sedangkan naker lokal sebanyak 113 orang. Sedangkan PT CHEC mempekerjakan naker asing asal Tiongkok sebanyak 39 orang dan naker lokal hanya 30 orang. Sebaliknya, PT GEB mempekerjakan naker lokal sebanyak 300 orang dan naker asing 2 orang.

“Ke depan, memang ada beberapa persoalan yang perlu diperbaiki terutama soal lokasi kerja yang faktanya bekerja hanya di satu proyek. Namun, dalam IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, disebutkan ada di tiga lokasi proyek di tiga kabupaten berbeda,” ujar Kasubdit Pengawasan Naker Kemenaker, Haryonto.

Haryonto menegaskan, yang juga perlu dibenahi ke depan adalah penertiban sistem ketenagakerjaan di PLTU Celukan Bawang. Terlebih, rasio perbandingan tenaga kerja lokal dan asing masih belum memenuhi amanat Permen Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015. ”Dalam Permen 16 disebutkan, idealnya 1 naker asing dapat menyerap 10 naker lokal. Jika mengacu kepada Permen 16 ini, maka rasio naker di PLTU Celukan Bawang belum ideal,” tandasnya.

Di sisi lain, Manager Affair PT GEB, I Putu Singyen, menyatakan pihaknya telah memberitahu PT CHEC terkait lebih dominannya tulisan berbahasa Tiongkok di PLTU Celukan Bawang. Namun, apa yang disampaikannya tidak mendapat tanggapan dari pihak PT CHEC.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi masalah tenaga kerja), Gede Kusumaputra, berjanji akan melakukan sidak ke PLTU Celukan Bawang terkait persoalan naker asing asal Tiongkok. Penegasan ini disampaikan Kusumaputra usai sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti mandala Denpasar, Selasa kemarin. Kusumaputra mengatakan, naker asing Tiongkok yang mendominasi PLTU Celukan Bawang, leading sectornya ada di Kabupaten Buleleng.

”Saya malah baca di media, karena naker lokal minim di PLTU Celukan Bawang. Sudah terlanjur masuk naker asingnya, jadi sulit juga. Tapi, kami akan tetap berusaha,” katanya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar Dapil Buleleng, Ida Komang Gede Kresna Budi, menyatakan Dewan harus panggil Kadis Tenaga Kerja Provinsi dan Kadisnakertrans Buleleng. “Kan mereka yang tahu. Saya akan usulkan kepada pimpinan komisi supaya diagendakan saja hearing. Hal-hal seperti ini harusnya dicarikan solusi. Naker kita terus saja tersisih,” ujar Kresna Budi.

Kresna Budi mengatakan, dominasi naker asing di PLTU Celukan Bawang atas dalih naker lokal tidak bisa mengoperasikan peralatan lantaran teknologinya berbahasa Mandarin, terlalu dibuat-buat. “Jangan-jangan ini politisasi terhadap tenaga kerja kita. “Kami sangat sedih kita mendengar naker asing sampai 40 persen di PLTU Celukan Bawang. Nggak ada upaya dari pemerintah daerah mengantisipasi kasus ini sejak awal,” sesal Kresna Budi.

Sumber: www.beritasatu.com